Manajemen Perubahan

• Peningkatan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
• Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform)
• Penguatan nilai integritas
• Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model
• Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

• Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan)
• Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi
• Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP
• Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan
• Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun

Penataan dan Penguatan Organisasi

• Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesment;
• Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.
• Evaluasi Kelembagaan dilakukan untuk menilai kesesuaian struktur organisasi dengan kondisi terkini

Penataan Tata Laksana

• Pengembangan proses bisnis instansi dan unit.
• Penyelarasan Proses bisnis dan SOP.
• Penerapan Tata Kelola SPBE.
• Penerapan Manajemen SPBE.
• Penerapan layanan SPBE.
• Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan.
• Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan.
• Mengimplementasik an digitalisasi arsip.
• Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik.

Penataan Sumber Daya Manusia

• Jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis perhitungan kebutuhan pegawai
• Penerapan kebijakan peta jabatan dan penetapan formasi
• Penyusunan rencana pengembangan kompetensi individu sesuai dengan kebutuhan dan pemenuhan standar kompetensi
• Penetapan ukuran kinerja individu;
• Penerapan kebijakan dan peraturan disiplin dan kode etik
• Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;
• Assessment Pegawai

Penguatan Akuntabilitas Kerja

• Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja
• Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting)
• Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran
• Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja

Penguatan Pengawasan

• Penguatan pengendalian gratifikasi
• Pelaksanaan pemantauan whistleblowing system
• Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
• Melakukan monitoring Kepatuhan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala
• Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
• Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik