Manajemen Perubahan

• Peningkatan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
• Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform)
• Penguatan Nilai Integritas
• Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model
• Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

• Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan);
• Melakukan deregulasi aturan yang menghambat birokrasi

Penataan dan Penguatan Organisasi

• Melakukan Assessment Berbasis Kinerja
• Melakukan Evaluasi Kelembagaan

Penataan Tata Laksana

• Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;
• Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;
• Penerapan Tata Kelola SPBE
• Penerapan Manajemen SPBE
• Penerapan layanan SPBE
• Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;
• Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);
• Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;
• Mengimplementasikan digitalisasi arsip;
• Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;
• Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku.

Penataan Sumber Daya Manusia

• Merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis perhitungan kebutuhan pegawai

Penguatan Akuntabilitas Kerja

• Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;
• Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (collaborative and crosscutting);
• Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade);
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;
• Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;

Penguatan Pengawasan

• Penguatan pengendalian gratifikasi;
• Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;
• Penguatan efektivitas manajemen risiko;
• Penguatan penanganan pengaduan dan komplain;
• Pelaksanaan pemantauan whistleblowing system;
• Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
• Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
• Meningkatkan Kompetensi APIP;
• Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);
• Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;
• Melakukan monitoring Kepatuhan
• Melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan;

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kebijakan pelayanan publik informasi iklim dan kualitas udara secara berkala.
• Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan informasi iklim dan kualitas udara dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
• Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan iklim dan kualitas udara yang lebih baik;
• Pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara berkala;
• Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi iklim dan Kualitas udara.
• Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dan internet dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.
• Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;
• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi dan pelayanan;