Manajemen Perubahan

• Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan
• Penguatan Nilai Integritas
• Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model
• Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

• Penguatan Sistem Regulasi di lingkup kedeputian
• Pelaksanaan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan
• Pelaksanaan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun

Penataan dan Penguatan Organisasi

• Asessment unit kerja berbasis kinerja;
• Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen;
• Pembentukan struktur organisasi yang tepat fungsi.
• Evaluasi Kelembagaan dilakukan untuk menilai kesesuaian struktur organisasi dengan kondisi terkini

Penataan Tata Laksana

• Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;
• Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;
• Penerapan Tata Kelola SPBE Indeks Penerapan Tata Kelola SPBE
• Pengintegrasian pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan
• Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)
• Pengelolaan arsip sesuai aturan
• Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;

Penataan Sumber Daya Manusia

• Pemenuhan Jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis perhitungan kebutuhan pegawai
• Penerapan kebijkan peta jabatan dan penetapan formasi
• Penyusunan rencana pengembangan kompetensi individu sesuai dengan kebutuhan dan pemenuhan standar kompetensi
• Penerapan starndar kompetensi manajerial, teknis dan sosiokultural
• Penetapan ukuran kinerja individu
• Penerapan kebijakan dan peraturan disiplin dan kode etik
• Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap kompetensi dan karir ASN berdasarkan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi;

Penguatan Akuntabilitas Kerja

• Perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting)
• Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade);
• Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja

Penguatan Pengawasan

• Penguatan pengendalian gratifikasi
• Penguatan implementasi SPIP di kedeputian
• Penguatan efektivitas manajemen risiko
• Penguatan penanganan pengaduan dan komplain
• Monitoring Kepatuhan
• Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.
• Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
• Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala
• Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
• Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
• Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.
• Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik
• Peng embangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan