Jakarta - Kamis (8/9/2022), Komisi V DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja dengan agenda Penetapan Hasil Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2023 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023.
Hasil pembahasan rapat yang dipimpin oleh Lasarus ini akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI pada tanggal 9 September 2022.
Sembilan fraksi telah menyetujui dan memutuskan bahwa Pagu Anggaran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan Nota Keuangan RAPBN TA 2023 sebesar Rp3,010 Triliun. Terdapat backlog sebesar Rp387,711 Miliar dari Pagu Kebutuhan TA 2023, yaitu sebesar Rp3,398 Triliun yang diusulkan oleh BMKG.
Rapat Dengar Pendapat dilakukan secara hybrid baik pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI yang dihadiri oleh 9 unsur fraksi yang berbeda serta dihadiri para mitra kerja antara lain Menteri PUPR RI, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Kepala BMKG dan Kepala BASARNAS.
Rapat ini ditutup dengan kesimpulan Komisi V DPR RI dapat menyetujui pagu anggaran masing-masing Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN TA 2023.
Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas dalam rapat ini sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan saran, masukan, serta usulan Komisi V DPR RI.
